AS Kecewa: Beda Misi Dan Visi Dengan Israel

DISWAYPROBOLINGGO.Amerika Serikat.Sabtu 24 Februari 2024.Israel berencana membangun perumahan baru di Tepi Barat. Namun, rencana pembangunan itu dikritik Amerika Serikat.

BACA JUGA:Drone Tempur Milik Hothi Ditembak Jatuh Oleh Pasukan As di Laut Merah

BACA JUGA:Ingin Perluas Kekuasaan:Duterte, Sanggah Presiden Filipina Pencandu Narkoba

Dikutip dari Reuters, pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan Perluasan pemukiman Di Tepi Barat Tidak Konsisten Dengan Hukum Internasional. Pernyataan itu menandakan sinyal kembalinya kebijakan lama AS mengenai masalah ini yang telah dibatalkan oleh pemerintahan Donald Trump.

Dalam konferensi pers saat kunjungan ke Buenos Aires, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS 'kecewa' dengan rencana Israel itu. Blinken menyebut, rencana itu kontraproduktif dalam mencapai perdamaian abadi.

BACA JUGA:Kunjungan Hothi Ke Rusia, Dalam Upaya Mengakhiri Perang Di Gaza

BACA JUGA:Gamsunoro, Salah Satu Kapal Yang Lolos Dari Hothi Dan Berhasil Melewati Laut Merah

"Rencana itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Pemerintahan kami tetap menentang perluasan pemukiman dan menurut penilaian kami, hal itu hanya melemahkan dan tidak memperkuat keamanan Israel,"Ujarnya Blinken, Sabtu 24 Februari 2024.

Pada November 2019, Menlu era Trump, Mike Pompeo, mengumumkan Washington tidak lagi menganggap pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan yang 'tidak konsisten dengan hukum internasional', berkebalikan dari kebijakan AS selama 4 dekade.

Beberapa bulan kemudian, pada Januari 2020, pemerintahan Trump mengumumkan rencana perdamaian untuk konflik Israel-Palestina, yang diterima Israel tetapi ditolak Palestina. Sebab, sebagian besar rencana tersebut memberikan Israel sebagian besar dari apa yang telah mereka upayakan selama beberapa dekade konflik, termasuk hampir semua lahan yang diduduki, di mana mereka membangun pemukiman.

Pemerintahan Biden menentang perluasan pemukiman lebih lanjut, menilai bahwa hal itu kontraproduktif terhadap perdamaian abadi. Namun, ini pertama kalinya ada pejabat AS yang mengatakan praktik itu tidak sejalan dengan hukum internasional.

BACA JUGA:Presiden Ukraina Usulkan RUU Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Etnis Ukraina Dan Warga Asing Relawan Perang

BACA JUGA:Hotel Burj Al Arab Jumeirah Sering Mendapatkan Permintaan Menarik Dari Para Tamu

Pemerintahan AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap 4 pria Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap pemukim.

Sumber: