“Tahun 2024 ini, bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani, Rabu (31/1). Jumlah ini nyaris menyamai anggaran bansos di masa pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 498 triliun.
Angka itu bahkan masih mungkin mengembang menembus Rp 500 triliun atau setengah kuadriliun. Bila itu terjadi, maka anggaran bansos di masa Pemilu 2024 ini akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
BACA JUGA:Komut Pertamina Mundur: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
BACA JUGA:DPR Ricuh: Demo Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Bansos-bansos itu sudah diguyur sejak awal 2024, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bansos Beras, dan Bansos Ganti Rugi Petani atau BLT El Nino. Dua yang terakhir ini telah diputuskan untuk diperpanjang sampai Juni, bertepatan dengan jadwal pemungutan suara kedua jika pilpres berlangsung dua putaran.
“Terkesan semua kebijakan diarahkan untuk membantu pemenangan 02. Sekarang bansos sedang bertebaran. Mungkin nanti akan ada lagi bansos varian lain,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, jor-joran bansos jelas berbahaya bagi keuangan negara dan beban APBN ke depan. Presiden baru harus menekan beban amat berat sambil memenuhi janji kampanyenya menyangkut kebijakan-kebijakan populis.
Lebih lanjut, imbasnya bakal terjadi scarring effect di tengah masyarakat. Artinya, menurut Bhima, “Tahun ini sudah menerima bansos, tapi tahun berikutnya enggak dapat lagi atau jumlahnya berkurang. Tingkat kemiskinan langsung naik, efek riilnya ke ekonomi, sedangkan di anggaran baru akan kelihatan pada 2025.”
Aroma tak sedap jor-joran bansos juga terlihat dari aksi Jokowi yang turun langsung bagi-bagi BLT, bukannya mendelegasikan kepada para pejabat atau petugas di masing-masing daerah. Dalam dua bulan terakhir, Jokowi setidaknya telah 17 kali tampil di berbagai daerah untuk membagi-bagikan bansos secara langsung ke masyarakat.
“Memalukan. [Bagi-bagi bansos] itu tugasnya Mensos, tugasnya camat. Kita pilih pemimpin (presiden) kan tugasnya lebih tinggi dari itu,” kritik Jusuf Kalla yang pernah mendampingi Jokowi di periode pertama pemerintahannya.
Kebijakan populis Jokowi yang belakangan diwujudkan bukan cuma bansos, tapi juga kenaikan gaji aparatur sipil negara. Dalam pidatonya terkait Nota Keuangan pada Agustus 2023, Jokowi telah mengumumkan rencana kenaikan gaji ASN di pusat dan daerah, serta anggota TNI dan Polri sebesar 8%, berikut kenaikan dana pensiun sebesar 12%.
Rencana kenaikan gaji ASN itu pun terealisasi pada 1 Januari 2024, kurang dari dua bulan jelang pemilu. Hal ini dilihat sebagian orang sebagai jurus jitu Jokowi untuk mengambil hati para ASN, dan dengan demikian meraup suara mereka untuk 02 yang juga mencantumkan kenaikan gaji ASN pada dokumen visi, misi, dan programnya.
“ASN ada sekitar 4 juta orang. Kalau satu orang saja menanggung tiga anggota keluarga, berarti dengan dirinya sendiri ada 4 orang. Nah, 4 x 4 juta = 16 juta potensi suara [minus yang belum punya hak pilih],” ujar Bhima, menghitung-hitung.
Di satu sisi, Bhima memaklumi siklus belanja pegawai selalu naik jelang pemilu. Di sisi lain, menurutnya hal itu tak dapat dibenarkan karena disiplin fiskal jadi berantakan.
BACA JUGA:Mundur dari Deputi V KSP:Dukung Pasangan Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
BACA JUGA:Jelang Pemilu Puan: Jokowi,Biar Rakyat Yang Menilai