DISWAYPROBOLINGGO ID. Jakarta,Kamis 18 Januari 2024.Program Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu,17 Januari 2024 malam.
Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD, berkomitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.
BACA JUGA:BRONG! Polrestabes Semarang,Sudah Ada Posnya
“Saya bersyukur dipasangkan dengan Pak Mahfud, seorang pendekar hukum yang siap dan berani memberantas korupsi. Pajak ini harus dikontrol dengan baik agar tidak ada kebocoran,”Kata Ganjar.
“Korupsi harus kita sikat, karena kalau tidak, maka masyarakat yang di bawah tidak akan mendapat apapun, sebaik apapun program pemerintah tapi kalau masih ada korupsi, Rakyat akan sulit merasakannya,”Lanjutnya.
BACA JUGA:HATI-HATI Viral:Versi Penipu Lintas Kampus di Yogyakarta
BACA JUGA:Siskaee Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Produksi Film 18+
Ganjar tak menampik, pemberantasan korupsi tidaklah mudah, namun dengan soliditas masyarakat, termasuk soliditas para pensiunan aparatur negara, yang merupakan sosok-sosok profesional di masanya, pihaknya akan bisa mengantisipasi, mencegah, bahkan melawan korupsi dengan cara yang benar.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan, memiskinkan koruptor dan mengirimnya ke penjara terisolasi di Pulau Nusakambangan dapat dilakukan untuk menimbulkan efek jera korupsi.
BACA JUGA:Mahfud MD: Soal Ganjar Harap Konflik Wadas Dibahas Dalam Debat Cawapres.
BACA JUGA:Polisi Tangkap Pelaku Pengancaman Anies, TKN Prabowo-Gibran Minta Dukungan Secara Santun
Namun, Ganjar menegaskan, sistem dan upaya pencegahan harus dikuatkan terlebih dulu.
Ganjar menyampaikan, untuk mencegah korupsi, digitalisasi birokrasi wajib dilakukan.Digitalisasi sistem keuangan akan membuat negara lebih hemat anggaran.menurutnya, transaksi tunai lebih sulit dilacak sehingga semakin rawan korupsi.
Eks gubernur Jawa Tengah tersebut juga menegaskan harus ada teladan dari pemimpin untuk mencegah korupsi. menyebut transparansi anggaran harus dikontrol pemimpin tertinggi.