Bentuk Tim Hukum Perkara Pemilu 2024:Mahfud Rapat Tertutup

DISWAYPROBOLINGGO.Jakarta,Senin 19 Februari 2024. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menghadiri rapat tertutup dengan pimpinan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari  2024 siang.

BACA JUGA:TERGANTUNG HASIL PEMILU:

BACA JUGA:Prabowo Menang: Gibran Ya Monggo ,PDIP Jadi Oposisi

Mahfud tidak banyak bicara ketika diminta keterangan oleh awak media yang sudah menunggu, usai rapat. Dia hanya mengatakan, rapat bahas ihwal pembentukan tim untuk perkara pemilu.

"Nanti akan dijelaskan. Pembentukan tim hukum untuk yang memperkarakan pemilu," Ucapnya Mahfud.

Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Benny Rhamdani mengungkapkan pihaknya membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 Merupakan Kejahatan Demokrasi Yang Paling Najis Pasca-Reformasi.

BACA JUGA:BILA INGIN MELIHAT:Koalisi Perubahan Pecah, PKS dan NasDem Gabung Prabowo-Gibran

BACA JUGA:Nasdem Sebut Surya Paloh Lakukan Pertemuan Dengan Presiden Jokowi

Benny menjelaskan, tim khusus ini merupakan bentuk perlawanan atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka akan mencari fakta-fakta hukum untuk diperkarakan nantinya.

"Ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini Kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat," Ujarnya Benny pada kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, hasil real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam perolehan suara sementara.

BACA JUGA:Demokrasi Tanpa Adab Dan Etika Politik: Berbahaya, YLBHI Nilai Demokrasi Akan Runtuh

BACA JUGA:BILA INGIN MELIHAT:Koalisi Perubahan Pecah, PKS dan NasDem Gabung Prabowo-Gibran

Berdasarkan data hasil real count KPU hingga Senin 19 Februari 2024 pukul 08.00 WIB, progres suara masuk mencapai 70,49%. Persentase ini merupakan hasil 580.290 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) di 38 provinsi.  

Sumber: