Gencatan Senjata Gaza Dan Hukuman Mati Netanyahu

DISWAYPROBOLINGGO.ID.Israel,Selasa 17 Desember 2024.Pejabat Israel tiba di Doha, Qatar, Senin, untuk pembicaraan yang ditujukan pada Gencatan Senjata Gaza Dan Pertukaran Sandera-Tahanan Israel Dan Hamas. Yang Mana,dikatakan sumber media Prancis, AFP, yang mengetahui pembicaraan tersebut.

BACA JUGA:Militer Perang Putin : Rusia di Ambang Kemenangan, Pertahanan Ukraina Hancur Lebur

BACA JUGA:Paman Sam Buat Was Was Dunia: Rupiah Di Pepet , Dolar Terbang ke Rp 16.000

"Tim teknis Israel berada di Doha untuk membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan di Gaza," kata narasumber anonim itu karena sensitivitas pembicaraan tersebut.

"Ini antara tim tingkat kerja Israel dan Qatar," tambahnya menunjukkan diskusi dilakukan guna menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak.

Pertemuan tersebut menyusul perjalanan David Barnea, yang mengepalai badan intelijen Israel Mossad, ke Doha, Rabu, pekan lalu. Qatar, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir, telah terlibat dalam negosiasi di balik layar selama berbulan-bulan untuk gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

BACA JUGA:Nyatakan Sepakat Berantas Narkotika :Terima Napi Bali Nine, PM Australia

BACA JUGA:GUBERNUR BI BUKA SUAR : Dolar AS Semangkin Kencang,Ada Dalangnya

Juga , selain jeda pertempuran selama satu minggu akhir tahun lalu, di mana sejumlah sandera yang ditawan Hamas dibebaskan sebagai ganti warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, negosiasi berturut-turut telah gagal menghentikan perang.

Ekonomi Palestina

Perang di wilayah Gaza berdampak buruk pada ekonomi Palestina. Bank Dunia (World Bank), Senin, mencatat bahwa semua sektor telah terdampak parah oleh serangan Israel.

Produksi ekonomi di Jalur Gaza anjlok hingga 86% pada paruh pertama tahun ini sementara Tepi Barat turun hingga 23%. Hal ini menyebabkan ekonomi Palestina berada di jalur kontraksi hingga 26% dalam penyesuaian inflasi tahun ini.

"Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah terus berdampak buruk pada ekonomi Palestina, mendorong wilayah tersebut ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Berlanjutnya permusuhan telah menyebabkan penurunan tajam dalam hasil ekonomi dan runtuhnya layanan dasar di Tepi Barat dan Gaza, di tengah meroketnya kemiskinan di seluruh wilayah,"Sambungnya.

BACA JUGA:Akhirnya Terancam Penjara: Israel Tangkap Netanyahu Dan Di Bawah Ke Pengadilan

BACA JUGA:Waspada! Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani

Perang di Gaza terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang diklaim Israel yang mengakibatkan kematian 1.208 orang. Serangan dilakukan sebagai balasan serbuan ke Masjid Al-Aqsa di awal Januari tahun yang sama dan penjajahan Israel di Palestina.

Sejak itu, Israel mengumumkan perang dan melancarkan serangan hingga nemewaskan 44.976 orang di Gaza. Menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.

Kekerasan juga telah menyebar ke Tepi Barat yang diduduki Israel. PBB gagal menghentikan konflik yang terjadi setahun lebih ini.

Dalam Hal ini, inflasi di Gaza naik 300% dalam 12 bulan hingga Oktober, dengan harga pangan melonjak 440% dan harga energi lebih dari 200% akibat gangguan pasokan besar dan kesulitan mendapatkan bantuan pangan bagi orang yang membutuhkan. Akibatnya, tambah Bank Dunia, 91% penduduk Gaza berada di ambang kerawanan pangan akut dengan 875.000 orang menghadapi tingkat kerawanan pangan darurat sementara 345.000 orang berada pada tingkat bencana.

Lebih luas lagi, semua struktur dasar masyarakat Gaza telah hancur. Mulai dari jaringan komunikasi hampir seluruhnya hancur, meskipun ada upaya operator lokal untuk menjaga konektivitas.

Houthi Tembak Rudal ke Israel

Kelompok bersenjata di Yaman, Houthi, kembali menyerang Israel. Militer Tel Aviv mengatakan sirene berbunyi di Israel tengah pada hari Senin saat mereka mencegat rudal dalam serangan yang kemudian diklaim oleh Houthi.

Itu adalah serangan terbaru, dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Houthi yang didukung Iran terhadap Israel dari Yaman, sejak perang di Gaza dimulai lebih dari setahun yang lalu. Houthi sendiri mengecam keras perang Netanyahu di Gaza.

"Satu rudal yang diluncurkan dari Yaman dicegat sebelum melintasi wilayah Israel,"Ujarnya militer dalam sebuah pernyataan.

Seorang jurnalis AFP melaporkan bahwa sirene berbunyi di Tel Aviv, pusat komersial utama. Houthi kemudian mengatakan mereka telah "melaksanakan operasi militer yang menargetkan target militer musuh Israel di wilayah Yaffa yang diduduki", merujuk ke wilayah Tel Aviv.

Sebelumnya pada hari Senin dalam insiden terpisah, sebuah kapal rudal angkatan laut Israel mencegat sebuah pesawat nirawak di Mediterania setelah diluncurkan dari Yaman, kata militer. Houthi mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina.

Sementara itu, pasukan Amerika Seikat (AS) melancarkan serangan udara terhadap kelompok ISIS di Suriah pada hari Senin, menewaskan belasan orang.

"Serangan terhadap para pemimpin, operator, dan kamp ISIS dilakukan sebagai bagian dari misi yang sedang berlangsung untuk mengganggu, melemahkan, dan mengalahkan ISIS,"Ujarnya Komando Pusat AS (CENTCOM) di media sosial, menggunakan akronim untuk kelompok ISIS.

"Tujuannya adalah untuk mencegah kelompok teroris melakukan operasi eksternal dan untuk memastikan bahwa ISIS tidak mencari peluang untuk membangun kembali wilayah Suriah tengah,"lanjutnya.

"Serangan baru-baru ini dilakukan di bekas wilayah rezim dan wilayah yang dikuasai Rusia untuk memastikan tekanan terhadap ISIS tetap terjaga."

Washington berupaya mencegah kelompok jihadis tersebut memanfaatkan jatuhnya pemerintahan Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh aliansi pemberontak yang dipimpin kelompok Islamis yang merebut ibu kota Damaskus pada tanggal 8 Desember.

Waktu itu, pasukan AS menyerang lebih dari 75 target yang terkait dengan kelompok ISIS di Suriah menggunakan kombinasi pesawat tempur termasuk B-52, F-15, dan A-10.

Militer AS memiliki sekitar 900 tentara di Suriah dan 2.500 di Irak.

 

 

Sebagai bagian dari koalisi internasional melawan kelompok ISIS yang dibentuk pada tahun 2014 untuk memerangi para jihadis.

Israel Tutup Kedutaan di Negara Eropa

Israel telah mengumumkan penutupan kedutaannya di Irlandia. Tel Aviv menyebut ada kebijakan "ekstrem" terhadap negara Yahudi tersebut, termasuk tuduhan melakukan genosida terhadap warga Palestina.

"Keputusan untuk menutup kedutaan dibuat berdasarkan kebijakan anti-Israel yang ekstrem dari pemerintah Irlandia," kata Kementerian Luar Negeri Israel pada hari Minggu.

"Tindakan dan retorika anti-Semit yang digunakan oleh Irlandia terhadap Israel berakar pada delegitimasi dan demonisasi negara Yahudi, bersama dengan standar ganda," tambah Menteri Luar Negeri Gideon Saar.

"Irlandia telah melewati setiap garis merah dalam hubungannya dengan Israel... Israel akan menginvestasikan sumber dayanya untuk memajukan hubungan bilateral dengan negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan prioritas yang juga mempertimbangkan sikap dan tindakan negara-negara tersebut terhadap Israel."

Sebelumnya PM Irlandia Simon Harris mengatakan bahwa dia "sangat kecewa" dengan keputusan Israel. Ia membantah negaranya anti Israel melainkan pro-perdamaian, pro-hak asasi manusia, dan pro-hukum internasional.

"Menjaga saluran tetap terbuka tidak pernah lebih penting sehingga kita dapat lebih memahami posisi satu sama lain, bahkan ketika kita tidak setuju," tegasnya.

Hukuman Mati Netanyahu

Negara-negara pro-Palestina dapat bersatu dan menjatuhkan hukuman mati untuk PM Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya atas kejahatan perang di Gaza. Ini ditegaskan Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi.

Ini menanggapi surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berpusat di Den Haag Belanda, atas kejahatan perang dan tindakan tidak manusiawi lainnya selama operasi Israel terhadap Hamas di Gaza. Israel telah menolak yurisdiksi pengadilan dan membantah melakukan kejahatan perang.

Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh situs berita milik pemerintah ISNA, Gharibabadi berpendapat bahwa ICC, termasuk Mahkamah Internasional yang juga sedang memeriksa kasus genosida terhadap Israel, tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam mengadili warga Israel. Karenanya tindakan tegas bisa dilakukan negara Muslim.

"Pengadilan semacam itu mungkin tidak akan menjatuhkan hukuman mati karena berafiliasi dengan PBB," katanya menyebut ada rumus alternatif untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pejabat Israel.

"Menjatuhkan hukuman mati bagi Netanyahu bukanlah hal yang mustahil," tambahnya.

"Banyak negara telah menghapus hukuman mati, tetapi ada lebih dari 55 negara yang masih memiliki bentuk hukuman ini dalam hukum mereka... Oleh karena itu, dua atau tiga negara yang berpikiran sama yang mendukung rakyat Palestina dan Menentang Kejahatan (Israel) Dapat Bersatu Fan membentuk pengadilan bersama dan menjatuhkan hukuman mati bagi para pejabat ini," Tegasnya.

Sumber: