PBB:Netralitas Jokowi Disinggung
Foto:Anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bacre Waly Ndiaye Asal Senegal, Memberikan Pernyataan dalam Sidang International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di Jenewa, Swiss Pada Selasa, 12 Maret 2024.--
DISWAYPROBOLINGGO.Jakarta,Senin 18 Maret 2024.Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal netralitas Presiden Jokowi yang sempat disinggung saat sidang PBB. Menurutnya, Kondisi Demokrasi Indonesia Saat Ini Dapat Sorotan Dari Dunia Karena Tak Menghargai kedaulatan Rakyat.
BACA JUGA:THR PNS Cair 22 Maret 2024:Sri Mulyani Yakinkan
BACA JUGA:Telkom sukses:Satelit Merah Putih 2 Telkom Sudah Di Posisi slot orbit 113 BT
“Apa yang terjadi akan ditangkap, termasuk oleh lembaga-lembaga dunia,” ujar Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakpus, Senin 18 Maret 2024.
“Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,”lanjutnya.
Perubahan soal pentingnya menghormati kedaulatan rakyat ini, kata Hasto, memunculkan pendapat para pakar bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang berdaulat.
BACA JUGA:ARRC Buriram:2 Pebalap AHRT Rebut Podium Perdana
BACA JUGA:Jika Selesai Besok:Rekapitulasi Nasional,KPU Langsung Tetapkan Hasil Pilpres
Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada Selasa 12 Maret 2024 lalu.
Perwakilan RI yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Hal ini disinggung anggota komite Bacre Waly Ndiaye. Dia menyinggung mekanisme pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:Debat Soal Hilirisasi:Ditantang Faisal Basri, Luhut Ngapain Saya Ladenin
BACA JUGA:Final!All England,Anthony Ginting!
“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden.
Sumber:
- Share:
