DISWAYPROBOLINGGO.ID .Jakarta, Jum'at 27 September 2024.Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Hari Ganie mengusulkan kepada pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar ada Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan.
Alasannya agar kementerian baru itu bisa fokus mengatasi permasalahan yang ada.
BACA JUGA:Irjen Rachmad Wibowo: Jadi Wakil Kepala BSSN
BACA JUGA:Data Terbaru : Siklus Harga Emas 24 Karat Antam
"Kami minta supaya ada kementerian yang gabung, Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan sehingga kita bisa fokus urus ini, itu kira-kira usulan kita,"Ujarnya Hari Ganie dalam sebuah diskusi di Hotel Mulia Jakarta, Jumat,27 September 2024.Hari Ganie sendiri mengaku sudah mendengar adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan di era Prabowo-Gibran yang merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nah dia ingin agar Kementerian Perumahan digabung dengan Perkotaan.
BACA JUGA:Membentuk Aliansi Strategis: Program Aksi Pertamina Geothermal (PGEO)
BACA JUGA:Melangkah Dunia 2025:Bappenas Prioritaskan Persiapan RI, Pembangunan Nasional
Tujuannya, Ujarnya Hari Ganie, Keadaan Sekarang ini Sesuai Kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (housing backlog) paling banyak ada di perkotaan. Padahal penduduk terbanyak berada di perkotaan.
"Jadi orang yang nggak punya rumah hampir 80% adanya di perkotaan. Kami minta bahwa kementerian ini gabung, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Karena kalau kita urus isunya terkait kebijakan perkotaan, sekarang perkotaan nggak ada kementeriannya, nggak ada,"Ujarnya. BACA JUGA:Melangkah Dunia 2025:Bappenas Prioritaskan Persiapan RI, Pembangunan Nasional BACA JUGA:Meskipun Pemotongan The Fed:Dolar Tetap Kuat ,Terjadi Pedagang Frustrasi Hari Ganie heran tidak ada kementerian yang secara spesifik urus perkotaan. Saat ini terkait perkotaan disebut hanya diurusi oleh eselon III di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan eselon II di Kementerian PPN/Bappenas. "Perkotaan ini lucu padahal ini eranya urbanisasi, penduduk di dunia ini sekarang sudah di atas 55% ada di kota dan kota adalah kontributor atau engine dari sumber PDB, tapi nggak ada yang urus perkotaan. Di Kemendagri itu perkotaan hanya diurusi oleh eselon III setingkat kasubdit, di Bappenas adanya eselon II setingkat direktur, jadi kayak nggak diurus," tuturnya. BACA JUGA:Jangan Di Mutasikan : Menko Polhukam Minta Pilkada Ini Kapolda-Kapolres, Danrem-Dandim BACA JUGA:JOKOWI:Kalau Belum Siap,ASN Jangan Pindah Ke IKN September 2024 Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan, Hari Ganie berharap urusan perumahan bisa lebih difokuskan terutama terkait permasalahan anggaran. Selama gabung dengan Kementerian PUPR, porsi anggaran terkait perumahan disebut hanya 0,56% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sekarang kan gabung dengan PU, anggarannya sekarang itu nggak lebih dari 1% dari APBN, sementara sektor pendidikan dapat 20%, kita cuma 0,56% kira-kira anggaran untuk perumahan. Jadi kita merasa dianaktirikan lah karena mungkin PU juga terlalu fokus tanggung jawab yang besar untuk pembangunan fisik seperti jalan, waduk dan macam-macam,"Tegasnya.