Beras Impor: Gubernur Aceh Minta Bebaskan Yang Disegel Mentan Amran

DISWAYPROBOLINGGO.ID.Aceh,Kamis 27 Nopember 2025.Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendesak pemerintah pusat melepaskan 250 ton beras asal Thailand yang disita dan dituding ilegal masuk di Pelabuhan Sabang, beberapa Waktu lalu. 

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Resmi Sampaikan:Rapel Gaji Pensiunan PNS 12 Persen,Untuk ASN, TNI, Polri

BACA JUGA:Donald Trump Ultimatum:Ukraina Tersandara,Zelensky Relakan Wilayah ke Rusia

Gubernur dengan nama sapaan Mualem itu mengingatkan beras tersebut adalah untuk masyarakat sekitar Sabang, yang mengalami kesulitan daya beli karena beras yang mahal di wilayahnya.

"Gubernur mengharapkan Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut, sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang," tulis pernyataan Gubernur Aceh, melalui Juru Bicara Muhammad MTA, dalam keterangannya, Rabu 26 Nopember 2025.

BACA JUGA:Harga Pangan AS Melonjak:Trump Potong Tarif Impor Ratusan Produk
BACA JUGA:Ucapan Zohran Mamdani Ketemu Donald Trump di Gedung Putih

Muzakir menegaskan bahwa keputusan memasukkan beras dari luar merupakan salah satu kebijakan transisi strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas.

"Salah satu hal yang dihadapi oleh pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini,"Tegasnya Muhammad.

Dorong Negosiasi Ukraina, Utusan Khusus AS ke Rusia Pekan Depan

Yang Mana, Mentan Amran Sulaiman memastikan persoalan penyegelan beras impor asal Thailand tersebut sudah tuntas. Amran Sulaiman juga sebut bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan seluruh daerah di Tanah Air untuk swasembada pangan.

BACA JUGA:Vladimir Putin RESPON:Nyatakan Perang Rusia-NATO 2028

BACA JUGA:Akan Dipangkas pada 2026:Daftar Anggaran Kementerian

Amran lantas menekankan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait mengenai penindakan barang ilegal tersebut.

"Kami sudah komunikasi [dengan] Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, kami komunikasi semua. Jadi ini adalah kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Kepri, Batam, kepentingan masyarakat Aceh. Tahun depan kita harapan kita ke depan ada solusi permanen swasembada,"Ungkapnya Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Selasa 25 Nopember 2025.