BACA JUGA:Cooling System:Polisi Minta Para Rektor Testimoni Kinerja Jokowi
"Tapi saya punya data tahun 2022 itu, Maret awal, tahun 2023 juga Maret, ini tiba-tiba (tahun 2024) keluar di Februari, sehingga kami juga membutuhkan, baik kalau PKH itu 10 juta tidak diwah-wah, BPTN sembako 18,8 juta juga jelas tidak diwah-wah," jelas dia.
"Berikut juga El Nino juga data dari Kemensos pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat saya soalnya saya juga ke banyak titik ada beras, macem-macem, saya enggak tahu tulisannya apa, tapi orang tahu itu bansos, bansos tahunya dari Kemensos.
Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," ungkapnya.
Atas temuan itu, Mesti mempertanyakan dari mana anggaran bansos tersebut berasal.
"Kami membutuhkan penjelasan ini untuk mendudukkan persoalan siapa yang bertanggung jawab, oh Kemensos hanya ini di luar ini tidak Kemensos ini yang kami harus paham lalu dari mana anggarannya?," imbuhnya.
Penjelasan Risma
Merespons pertanyaan itu, Risma lalu membeberkan jadwal penyaluran bansos yang biasanya dilakukan Kemensos.
"Jadi bu bansos itu dari 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari, SPM pertama 2021 diserahkan awal Januari, bukan awal. 2020 Februari, 2023 Februari, 2024 Januari. 26 Januari, jadi Bu mohon maaf kalau yang saya bantu itu kalau orang kalau sehari kadang dia minjam kartunya digadaikan loh bu, untuk makan karena kalau pegawai tu hitungannya satu bulan begini, kalau mereka 15 hari sudah habis duit. Kalau saya terlambat mereka makan apa saya gak mau," ujar Risma.
Terkait bansos yang berasal dari luar Kemenso, Risma mengaku tak mengetahui hal tersebut. Sebab, anggaran Kemensos di 2024 sekitar Rp 78 triliun.
BACA JUGA:Rencana Pertemuan JK-Megawati: Gatot, Berjuang Bersama Selamatkan Negeri
BACA JUGA:ARRC Buriram:2 Pebalap AHRT Rebut Podium Perdana
"Perlu saya jelaskan bu Perlindungan Sosial Ada Rp 497 triliun Di Kemensos Itu Tahun Ini Kemensos Tahun Ini Rp 78 triliun sisanya saya enggak urusi, kenapa saya urusi ini aja mumet, itu komplen sini komplen, begitu tapi yang jelas pak kami enggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS di luar program kami, dari mana kami dapat uang orang (dapat uang) kami (hanya) mau ini aja harus nunggu temuan BPK, bahwa kami utang baru kami bisa minta ke Kemenkeu," tutur dia.
Karena itu, politikus PDIP itu menyebut dirinya tidak tahu menahu apa yang digelontorkan ke warga diluar data DTKS yang jadi tanggung jawab Kemensos. Uang disalurkan langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Kami itu Pak megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM bukan lewat kami,"Tegasnya.